KoranPerjuangan.Com, Seiring dengan berjalannya waktu, Gedung Indonesia Menggugat telah menjadi pusat perhatian dalam dunia politik dan budaya di Indonesia. Pada awal 2000-an, Gedung Indonesia Menggugat merupakan tempat yang sangat bebas digunakan, baik untuk acara politik maupun kegiatan yang membahas gagasan kemajuan.
Pengurus Gedung Indonesia Menggugat, Hermana HMT, yang sebelumnya tergabung dalam Komunitas Gedung Indonesia Menggugat, mengungkapkan bahwa sebelum era Gubernur Ridwan Kamil, Gedung Indonesia Menggugat dikelola oleh komunitas. Ini memungkinkan sejumlah tokoh politik, termasuk SBY dan Prabowo, untuk mengadakan kampanye di sana. Yang terpenting, selama acara tersebut membahas gagasan dan ide-ide untuk kemajuan bangsa, maka Gedung Indonesia Menggugat membuka pintunya dengan seluas-luasnya.
Selama periode tersebut, masyarakat dapat bebas masuk ke Gedung Indonesia Menggugat dan menyelenggarakan berbagai kegiatan, baik yang berkaitan dengan gagasan maupun budaya. Bahkan, terdapat majelis sastra di Gedung Indonesia Menggugat, dan tempat ini juga disediakan bagi berbagai media, membuatnya menjadi tempat berkumpulnya banyak media.
Gedung Indonesia Menggugat awalnya diberikan kepada komunitas oleh Pak Nuryana, kemudian dikelola oleh Pak Danny, dan saat masa pemerintahan Pak Heryawan, terdapat pembatasan aktivitas tertentu karena ada kegiatan yang kritik terhadap pemerintah saat itu. Namun, aktivitas tetap berjalan setelahnya.
Namun, sejak era Ridwan Kamil, kegiatan di Gedung Indonesia Menggugat mengalami pembatasan yang signifikan. Tempat ini tidak lagi dikelola oleh komunitas, yang mengubah dinamika di Gedung Indonesia Menggugat yang dulunya sangat bebas.
Menurut Hermana, siapa pun dapat berekspresi terkait politik, budaya, dan hal lainnya di Gedung Indonesia Menggugat, asalkan mengedepankan semangat “Indonesia Menggugat,” yang merupakan semangat perubahan yang dianut oleh Soekarno.
Dalam hal pembiayaan, ketika Gedung Indonesia Menggugat masih dikelola oleh komunitas, pembiayaannya murni berasal dari masyarakat. Meskipun bergantung pada dukungan masyarakat, Gedung Indonesia Menggugat tetap terjaga dengan baik karena perawatannya bersama-sama. Pada saat itu, pengelolaan Gedung Indonesia Menggugat juga dibantu oleh Kadisbudpar, Kang Memed.
Beberapa tahun yang lalu, Mat Don, seorang tokoh sastra di Kota Bandung, mencoba mengajukan pengelolaan Gedung Indonesia Menggugat oleh komunitas lagi, namun usulannya tidak diizinkan.
Namun, baru-baru ini, Gedung Indonesia Menggugat menjadi pusat kontroversi saat acara Organisasi Aktivis Pro Demokrasi Change Indonesia yang bertajuk ‘Demi Ibu Pertiwi: Saatnya Perubahan’ harus dibatalkan sepihak dengan alasan bahwa kehadiran bakal calon presiden Anies Baswedan dapat merusak demokrasi. Insiden ini memunculkan pertanyaan mengenai larangan kegiatan politik di fasilitas publik di bawah kewenangan Pemprov Jawa Barat.
Andreas Marbun, Presidium Change Indonesia, mengkritik tindakan ini dan mendesak PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, untuk menjalankan larangan tersebut dengan konsisten. Menurutnya, acara tersebut telah mendapat izin dari Disparbud Pemprov Jabar.
Namun, insiden tersebut menciptakan keraguan terhadap netralitas Pemprov Jabar dalam situasi politik saat ini. Keputusan penarikan izin ini dianggap sebagai bentuk tekanan terhadap lawan politik.
Pada hari yang sama, Kaesang Pangarep, anak Presiden Joko Widodo yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), diizinkan untuk menggunakan fasilitas publik di Kota Bandung untuk bertemu dengan relawan, menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan dalam akses fasilitas publik.
Pengelolaan Gedung Indonesia Menggugat telah menjadi perdebatan terkait dengan netralitas Pemprov Jabar dalam situasi politik yang berkembang. Meskipun Gedung Indonesia Menggugat adalah tempat bersejarah, pertanyaan tentang siapa yang berhak menggunakannya dan dalam konteks apa harus dijawab dengan bijaksana.
Pemilu 2024 adalah hak semua warga Indonesia yang menginginkan perubahan dan masa depan yang lebih baik untuk bangsa ini. Oleh karena itu, pengelolaan fasilitas publik seperti Gedung Indonesia Menggugat harus memastikan kesetaraan akses dan berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.
