Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyuarakan kecurigaannya terhadap IMF (International Monetary Fund) yang diduga berusaha mengintervensi kebijakan hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Dalam konferensi pers di Kementerian Investasi pada Jumat (20/10), Bahlil merinci alasan di balik kecurigaannya terhadap IMF.
Menurut Bahlil, ada tiga kelompok yang tidak mendukung konsep hilirisasi sumber daya alam ala Presiden Joko Widodo.
Pertama, ada pihak yang menginginkan keuntungan cepat dari impor.
Kedua, ada pengusaha yang cenderung mengekspor bahan mentah, termasuk nikel. Selain itu,
Ketiga, ada negara-negara yang dianggap tidak ingin Indonesia berkembang, seperti yang pernah diungkapkan IMF. Namun, IMF telah meminta maaf dan mengklarifikasi kesalahan interpretasi.
Namun, menurut Bahlil, IMF mungkin tidak akan berhenti mencoba campur tangan dalam kebijakan hilirisasi. Meskipun IMF telah meminta maaf, Bahlil merasa heran dengan sikap lembaga keuangan internasional ini. Dia mengatakan IMF menyadari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif, inflasi yang terkendali, dan upaya transisi menuju ekonomi bernilai tambah dengan pemanfaatan teknologi.
Bahlil mempertanyakan alasan di balik permintaan IMF untuk mempertimbangkan ulang larangan ekspor nikel dan mengizinkannya untuk bahan mentah lainnya. Dia menduga bahwa ada upaya campur tangan dalam politik Indonesia, yang mungkin melibatkan calon presiden atau partai politik tertentu.
Menurut Bahlil, jika hilirisasi dihentikan setelah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia bisa kembali ke era penjajahan Belanda, di mana bahan mentah diekspor tanpa nilai tambah. Bahlil menegaskan pentingnya Indonesia memiliki pemimpin yang berani, tegas, dan memahami teknis dalam menerapkan kebijakan.
Meskipun IMF sempat mempermasalahkan larangan ekspor nikel oleh Indonesia, klarifikasi IMF dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengindikasikan bahwa IMF mendukung kebijakan hilirisasi yang telah dijalankan oleh Indonesia.