Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok, mengungkapkan permasalahan terkait penyaluran LPG 3 kg. Ahok, yang baru-baru ini memberikan pernyataan ini di Bukittinggi, Sumatera Barat, menyuarakan keprihatinannya mengenai penjualan LPG 3 kg.
Ahok menduga bahwa masalah penyaluran LPG 3 kg, termasuk masalah harga, sebagian disebabkan oleh keberadaan individu yang memiliki kekuasaan dari partai politik. Banyak dari mereka yang terlibat dalam menjalankan agen penyaluran LPG 3 kg.
“Dengan terus terang, kami menduga bahwa beberapa individu berkuasa dari partai politik memiliki banyak agen penyaluran subsidi LPG 3 kg. Jika mereka ingin sukses dan maju, maka seharusnya mereka tidak mencari keuntungan dari uang subsidi rakyat. Mereka bisa mencari peluang di sektor lain,” ujar Ahok pada Selasa (10/10) seperti yang dilaporkan oleh Antara.
Untuk mengatasi masalah ini, Ahok menyatakan kesiapannya. Sebagai Komisaris Utama Pertamina, ia berkomitmen untuk membantu daerah mana pun yang ingin membantu warganya dalam mendapatkan barang subsidi.
“Apapun daerah yang membutuhkan bantuan, saya siap datang. Ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak berkaitan dengan partai politik,” tambahnya.
Ahok juga mengungkapkan bahwa melalui tindakan turun ke lapangan yang telah diambil oleh Pertamina, mereka berhasil mengidentifikasi banyak agen yang tidak patuh. Sebagai tindakan tegas, Pertamina segera memutuskan hubungan kerja dengan agen-agen tersebut.
“Kami telah melakukan audit, dan jika agen tidak mematuhi peraturan, kami akan mengakhiri kerjasama dengan mereka. Bagi agen yang tidak patuh, kami akan mengurangi kuota mereka dan mengalihkan pasokan ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan,” ungkapnya.
Ahok mengungkapkan ketidakpuasannya dengan hasil tersebut dan meminta pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dalam menegakkan keteraturan terkait dengan agen-agen yang tidak patuh.
Ahok juga mengajak para pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan Pertamina dalam menjaga ketertiban dan menentukan mana warga yang berhak menerima subsidi.
“Kepada warga, jangan lagi rela antre untuk membeli LPG 3 kg seharga Rp30 ribu. Para petugas Pertamina seharusnya mendengarkan pemerintah daerah, bukan agen yang bertindak semena-mena. Kami meminta bantuan dari Wali Kota untuk membantu Pertamina dalam mengevaluasi mana warga yang layak menerima bantuan ini,” pungkasnya.
