Dalam persiapan jelang Pilpres 2024, dinamika bongkar pasang koalisi masih memungkinkan terjadi. Sebagai tahap awal, pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berlangsung dari 19 Oktober hingga 25 November 2023. Seiring waktu, pergeseran dalam koalisi politik bisa terjadi.
Menurut pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Robi Nurhadi, faktor utama dalam pembentukan dan perubahan koalisi adalah kepentingan. Semakin para pihak dapat memaksimalkan keuntungan politik mereka, semakin besar kemungkinan koalisi akan terbentuk atau berubah.
Robi memberikan contoh sejarah perpecahan Koalisi Indonesia Bangkit (KIB) dan keputusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk keluar dan mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PPP melihat peluang yang lebih besar untuk mencapai kepentingannya dalam mendukung PDIP meskipun perbandingan kekuatan antara kedua partai tersebut tidak seimbang.
Ada banyak partai politik yang cenderung membangun atau merombak koalisi berdasarkan keuntungan dan strategi politik mereka daripada aspirasi pemilih atau dukungan masyarakat. Ini bisa menjadi praktik yang umum dalam politik saat ini. Namun, tidak semua partai politik melakukan hal serupa. Ada partai-partai yang membangun koalisi berdasarkan aspirasi basis pemilih mereka, seperti yang terlihat dalam Koalisi Perubahan yang mendukung calon presiden Anies Baswedan. Partai seperti Nasdem dan PKS mendukung Anies karena sesuai dengan preferensi pemilih mereka.
Keputusan Partai Demokrat untuk bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan mungkin didorong oleh pertimbangan masa depan, terutama dalam kaitannya dengan karier Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Keikutsertaan AHY bersama Nasdem dapat memberikan peluang yang lebih baik bagi AHY dalam perjalanan politiknya, sementara juga mempertimbangkan dinamika internal partai.
Koalisi yang akan dibentuk oleh Prabowo Subianto sangat tergantung pada kemampuan calon wakil presiden yang akan mendukungnya, baik dari segi finansial maupun tambahan dukungan suara. Kemampuan calon wakil presiden ini dapat mempengaruhi keyakinan para anggota koalisi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi terbentuknya koalisi Prabowo.
Sementara itu Partai Golkar dan PAN masih memiliki fleksibilitas untuk mengubah posisi mereka dalam koalisi menjelang Pilpres 2024.
